UU PPRT Disahkan, Pekerja Rumah Tangga Berhak Cuti dan Dapat Jam Kerja Manusiawi

Jakarta – Pemerintah telah menempatkan pekerja rumah tangga sebagai tenaga kerja yang mendapat kepastian hukum, serta diberi sejumlah hak seperti pengajuan cuti dan mendapatkan jam kerja yang manusiawi. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.

Mengutip draft RUU PPRT Bab V, Selasa (21/4/2026), PRT mendapat hak untuk bekerja dengan jam kerja yang manusiawi. Juga mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja.

BACA JUGA:PRT Kini Berhak Dapat THR dan Jaminan Sosial, Ini Aturannya

BACA JUGA:Bunyi Aturan Baru THR di UU PPRT, Besaran Disesuaikan Perjanjian

Hanya saja, regulasi tersebut belum mengatur lebih rinci soal besaran cuti maupun batas jam kerja untuk para pekerja rumah tangga.

Di luar itu, pekerja rumah tangga juga tetap masuk ke dalam kelompok yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun di dalam UU PPRT, pekerja rumah tangga pun berhak menerima sejumlah hak lain seperti tunjangan hari raya (THR) hingga jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk THR, PRT punya hak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai dengan perjanjian kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan waktu pembayaran Upah yang akan disepakati atau diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah, tulis RUU PPRT Pasal 15 ayat (3).