Dari Lahan Hindia Belanda Jadi Rusun Subsidi: Misi Maruarar Sirait di Tanah Abang

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya menjadikan konstitusi sebagai pijakan utama dalam pengelolaan tanah dan perekonomian nasional. Seperti pada aset negara di kawasan Tanah Abang yang akan digunakan menjadi lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda bersama sejumlah menteri di Magelang beberapa hari lalu. Maruarar mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Prabowo kembali mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pegangan dalam setiap kebijakan negara agar memanfaatkan aset negara untuk rakyat.

BACA JUGA:Tiga Lahan di Tanah Abang Dipastikan Aset Negara, Bakal Dipakai untuk Apa?

BACA JUGA:BP Tapera Bakal Biayai Puluhan Ribu Rusun Subsidi pada 2026

BACA JUGA:Program Bedah Rumah di Papua Meluncur 27 April 2026

“Di sana selalu ditekankan (oleh Presiden Prabowo) bahwa Pasal 33 itu merupakan pegangan kita. Bagaimana Tanah Air itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, bagaimana perekonomian dikelola dengan secara kekeluargaan. Dan bagaimana juga itu menjadi pegangan negara kita. Bahwa hukum adalah panglima,” ujar Maruarar di Kementerian PKP, Senin (20/4/2026).

Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah kini menelusuri status sejumlah lahan yang tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (PPT KAI). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kementerian PKP dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).