ASN Banten Nunggak Pajak Kendaraan Terancam Potong Tukin

Jakarta – Pemerintah Provinsi Banten tengah menyiapkan kebijakan tegas untuk meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu langkah yang dirancang adalah pemberian sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan dan akan segera diajukan kepada gubernur.

BACA JUGA:Kebijakan Hemat BBM, Pegawai BUMN Ngantor Pakai Sepeda dan Motor Listrik

BACA JUGA:16 ASN di Lingkungan Pemkab Ponorogo Ajukan Cuti Haji 2026

BACA JUGA:ASN di Kupang Didenda Rp 1 Juta Gara-Gara Merokok di Kantor Bupati

Kebijakan ini disusun untuk memperkuat disiplin pajak di kalangan ASN. Sebagai wajib pajak, kepatuhan pembayaran pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari etika birokrasi, ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (21/4/2026).

Menurut Berly, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa aparatur negara terlebih dahulu patuh sebelum mendorong kesadaran masyarakat luas.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama.