RUU Perumahan Dikebut, BSPS dan Rusun Bersubsidi Disiapkan untuk Daerah

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar pertemuan bersama Wakil Ketua MPR RI, Menteri Hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan yang juga dihadiri asosiasi pengembang perumahan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (13/1).

Agenda utama pertemuan membahas alokasi kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sulawesi Tengah dan NTB. Selain itu, turut dibahas perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan serta rancangan kebijakan Rumah Susun (Rusun) Bersubsidi.

Menteri PKP menyampaikan, seluruh kepala daerah yang hadir akan memperoleh alokasi kuota BSPS. Adapun mekanisme pengusulan dan pembahasan teknisnya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kementerian PKP bersama pemerintah daerah terkait.

Program BSPS dinilai menjadi salah satu kebijakan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah pun terus mendorong pelaksanaannya dengan pendekatan gotong royong antara negara dan warga penerima manfaat.

“BSPS adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bantuan ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh gotong royong masyarakat, mulai dari tenaga, pikiran, hingga material bangunan. Pada tahun ini, kami menargetkan sekitar 400 ribu rumah dapat ditingkatkan kualitas huniannya melalui program BSPS ini,” ujar Menteri PKP.