Presiden Polandia Kembali Tolak RUU Kripto

Jakarta – Upaya Polandia untuk membangun kerangka regulasi aset kripto kembali menghadapi hambatan. Presiden Polandia untuk ketiga kalinya memveto rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur sektor aset digital, sehingga ketidakpastian regulasi di negara tersebut masih berlanjut.

Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi kantor Presiden Polandia. Dalam pengumuman itu disebutkan Presiden menandatangani tujuh RUU menjadi undang-undang, namun menolak tiga RUU lainnya, termasuk aturan yang berkaitan dengan industri kripto.

BACA JUGA:Volume Perdagangan Kripto Anjlok ke Titik Terendah 2 Tahun

BACA JUGA:Piala Dunia 2026 Jadi Ladang Cuan Baru Coinbase

BACA JUGA:Harga Kripto Hari Ini 12 Juni 2026: Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP Menguat

Dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (12/6/2026), veto yang terjadi untuk ketiga kalinya dinilai menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup mendalam antara pihak eksekutif dan parlemen terkait arah pengaturan aset digital di Polandia.

Jika satu kali veto bisa dianggap sebagai persoalan teknis atau perbedaan waktu pembahasan, penolakan berulang terhadap isu yang sama menunjukkan adanya kebuntuan yang lebih serius dalam proses penyusunan kebijakan.

Sejarah pembahasan RUU tersebut di parlemen Polandia menunjukkan bahwa pemerintah dan legislator telah beberapa kali berupaya membangun sistem pengawasan kripto di tingkat nasional. Namun, setiap kali RUU selesai dibahas dan kembali ke meja Presiden, proses tersebut kembali terhenti.

Akibatnya, pelaku industri kripto masih belum memperoleh kepastian terkait perizinan, kepatuhan, hingga mekanisme pengawasan yang akan berlaku di negara tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.