OJK Tegaskan Konsolidasi BPR Tak Selalu Berujung Penutupan Bank

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menetapkan target pasti jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia hingga akhir 2026. Lembaga ini justru lebih memprioritaskan pemerataan akses keuangan dan penguatan industri melalui konsolidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan konsolidasi tidak selalu berujung pada penutupan bank. Kantor BPR yang bergabung tetap dapat beroperasi sebagai kantor cabang sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

BACA JUGA:Bos OJK Lapor Prabowo, Lanjutkan Reformasi Pasar Modal Indonesia

BACA JUGA:AEI: Evaluasi MSCI Jadi Momentum Pembenahan Pasar Modal Indonesia

Target kita memang dulu saya pernah menyebut angka mungkin 1.000, 1.100, tetapi itu sebenarnya bukan target final,” ujar Dian seusai Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dian menjelaskan OJK menerapkan kebijakan single presence policy yang membatasi kepemilikan beberapa BPR oleh satu orang atau perusahaan. Melalui konsolidasi, OJK berharap kapasitas ekspansi bank meningkat tanpa mengurangi akses layanan keuangan masyarakat.

OJK juga akan menerapkan economic need test untuk menilai kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan BPR di suatu wilayah. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah konsentrasi BPR di daerah tertentu sementara wilayah lain belum memiliki akses layanan yang memadai.

Dian menegaskan OJK hanya menutup BPR yang menghadapi masalah serius, termasuk kecurangan atau fraud. Menurut dia, kinerja industri BPR justru menunjukkan peningkatan di tengah proses penguatan dan konsolidasi.