Wapres Gibran Bicara Kedaulatan Keuangan, Ini Isi Lengkapnya

Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kedaulatan keuangan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Wapres Gibran, Indonesia tidak cukup hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga harus mampu melindungi sistem keuangan dari praktik curang yang merugikan negara.

Dalam pernyataannya, Gibran mengungkap adanya ancaman yang kerap luput dari perhatian, yakni praktik trade misinvoicing. Modus ini terjadi ketika nilai transaksi ekspor dan impor dilaporkan tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga membuka celah bagi aliran dana ilegal.

BACA JUGA:Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Publik Kinerja Prabowo-Gibran 74,9 Persen

BACA JUGA:Apa Itu Trade Misinvoicing? Taktik Manipulasi Perdagangan yang Disentil Wapres Gibran

BACA JUGA:Dana Ilegal Trade Misinvoicing Kerap Dipakai Pencucian Uang

“Di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat. Ini bisa menggerus keadilan ekonomi dan menyebabkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri,” kata Gibran dalam akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia (@Setwapres), dikutip Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, praktik ini mencakup berbagai bentuk manipulasi, mulai dari under-invoicing (pelaporan nilai lebih rendah) hingga over-invoicing (pelaporan nilai lebih tinggi).

Dalam periode 2014–2023, nilai under-invoicing ekspor diperkirakan mencapai USD 401 miliar atau rata-rata USD 40 miliar per tahun. Sementara itu, over-invoicing ekspor tercatat sebesar USD 252 miliar atau sekitar USD 25 miliar per tahun.

Gibran menyebut sektor perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta telepon pintar sebagai sektor yang paling banyak terindikasi praktik tersebut.