Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji

Baca 10 detik

Uceng tegaskan forum dengan Natalius Pigai ajang tagih akuntabilitas kinerja HAM.
Guru Besar UGM desak Menteri HAM berikan pertanggungjawaban publik soal penegakan HAM.
Zainal Arifin Mochtar ingin tagih janji pemerintah melalui diskusi terbuka dengan Pigai.

wmhg.org – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menegaskan bahwa rencana forum bersama Menteri HAM Natalius Pigai bukanlah ajang debat semata. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai ruang untuk menagih akuntabilitas kinerja penegakan HAM pemerintah dalam dua tahun terakhir.

Rencana pertemuan antara pria yang akrab disapa Uceng dengan Menteri HAM Natalius Pigai ini bermula dari aksi saling balas cuitan di media sosial X terkait klaim pemahaman dan praktik penegakan HAM di Indonesia. Uceng menilai catatan penegakan HAM di tanah air belakangan ini memburuk dan perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

Lagipula menurut saya ini bukan debat. Catatan penegakan HAM Republik ini agak buruk dan berantakan sekali dalam dua tahun belakangan, ujar Uceng saat ditemui di Fakultas Hukum UGM, Jumat (27/2/2026).

Menurut saya bagus jika beliau (Pigai) bersedia datang, supaya forum ini menjadi semacam pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya, tambahnya.

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM ini berharap diskusi tersebut menjadi ruang akuntabilitas nyata, bukan sekadar perdebatan konseptual sebagaimana lazimnya diskursus di lingkungan akademik.

Saya berharap ini bukan debat teoretis. Kalau urusan teori, biarkan di kampus saja, ucapnya.

Uceng mengungkapkan bahwa selama ini ia cenderung menolak undangan debat di berbagai forum televisi. Namun kali ini, ia merasa perlu mengambil peran guna memastikan penanganan berbagai isu HAM tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat luas. Menurutnya, publik sudah jenuh dengan jargon-jargon normatif yang kerap dilontarkan para pemangku kebijakan.

Publik harus diajari bahwa dalam demokrasi, seorang pejabat publik itu tidak boleh menjawab kritik hanya dengan jargon, tegasnya.

Ia menilai dalam sistem demokrasi, pejabat tidak boleh berlindung di balik kalimat-kalimat penenang tanpa bukti implementasi yang nyata.

Kalimat seperti negara pasti melakukan yang terbaik itu jargon masa kampanye. Yang paling penting sebenarnya adalah apa yang telah dilakukan selama dua tahun masa kerja ini, imbuh Uceng.

Uceng bahkan menyatakan kesediaannya hadir sebagai bentuk komitmen pribadi untuk menagih tanggung jawab pemerintah.

Saya mewakafkan waktu saya untuk menagih itu. Saya sebenarnya tidak suka debat, tapi lelah jika hanya beradu argumen di Twitter (X), jadi lebih baik langsung saja, tandasnya.

Terkait lokasi dan penyelenggara, Uceng mengungkapkan banyak tawaran yang masuk, mulai dari stasiun televisi hingga platform digital dan pusat studi. Ia membuka kemungkinan forum tersebut digelar di mana saja, dengan syarat disiarkan secara terbuka dan dapat diakses luas oleh publik.

Hingga saat ini, Uceng mengaku belum menerima undangan formal dari Kementerian HAM maupun respons resmi dari Natalius Pigai terkait teknis penyelenggaraan forum tersebut.