Meningkat, Belanja Negara pada 2025 Direncanakan Sebesar Rp 3.613 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Target belanja negara tersebut meningkat dibandingkan dengan outlook belanja negara dalam APBN 2024 yang mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024 atau tumbuh 9,3%.

“Belanja Negara direncanakan sebesar  Rp 3.613,1 triliun,” tutur  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8).

Adapun belanja negara tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,9 triliun.

Rinciannya, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

“Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” kata Jokowi.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Serta anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, anggaran ketahanan pangan direncanakan Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” jelasnya.