Investor Masih Minati Indonesia, HKI Minta Kepastian dan Kecepatan Perizinan

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

wmhg.org – JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi yang masih dihadapi pelaku kawasan industri.

Mulai dari persoalan tata ruang, perizinan, hingga sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga dinilai masih menjadi tantangan bagi masuknya investasi baru. Hal itu disampaikan HKI dalam pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengungkapkan, minat investor untuk masuk ke Indonesia sejatinya masih tinggi. Besarnya pasar domestik, program hilirisasi, serta posisi Indonesia dalam rantai pasok global menjadi daya tarik utama bagi investor.

Namun, menurut Ma'ruf, investor saat ini lebih menyoroti aspek kepastian proses investasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan sinkronisasi kebijakan di lapangan.

Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas, ujar Ma'ruf dalam pertemuan HKI dengan Kantor Staf Presiden (KSP), dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, HKI menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian pelaku kawasan industri di berbagai daerah. Beberapa di antaranya terkait implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, sinkronisasi tata ruang dengan perlindungan lahan pertanian, hingga iklim investasi di Batam.

Ma'ruf menilai sebagian besar persoalan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaiannya lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.

Ia menambahkan, persaingan investasi saat ini tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga antar negara. Karena itu, kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP Dudung Abdurachman menyatakan pihaknya siap membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri.

Saya akan inventarisasi persoalan-persoalannya. Saya laporkan langsung kepada Presiden, dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan, kata Dudung.

Menurut dia, KSP juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat realisasi investasi di lapangan.

Dudung menilai kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda hilirisasi, industrialisasi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Saat ini, HKI memiliki lebih dari 170 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas sekitar 160.000 hektare. Kawasan industri tersebut menjadi salah satu motor pengembangan manufaktur, hilirisasi industri, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Ma'ruf berharap pertemuan dengan KSP dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintah dan pelaku kawasan industri dalam mengatasi berbagai bottleneck investasi yang selama ini menghambat pengembangan industri nasional.

Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia. Dengan koordinasi yang kuat, kepastian regulasi, dan percepatan eksekusi di lapangan, kami optimistis investasi akan terus tumbuh, tutup Ma'ruf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News