Melambat, Utang Indonesia Sentuh Rp 7.159 Triliun di Agustus 2025

Jakarta Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 431,9 miliar. atau sekitar Rp 7.159 triliun (kurs 16.575 per USD) atau secara tahunan tumbuh 2,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2% (yoy) pada Juli 2025.

Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan BI, Kamis (16/10/2025).

BACA JUGA:Rp 6,43 Triliun Modal Asing Banjiri Indonesia di Pekan Kedua Oktober 2025  

BACA JUGA:Rupiah Melemah Lagi Hari Ini Usai Ditutup Perkasa Kemarin, Simak Prediksinya

BACA JUGA:Catat 50 Juta Pengguna, QRIS Kalahkan Kartu Kredit

Lebih lanjut, BI mencatat ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 213,9 miliar, tumbuh sebesar 6,7% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0% (yoy) pada Juli 2025.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional, ujarnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan.

Kemudian sektor Jaminan Sosial Wajib (15,7%), Konstruksi (12,3%), Transportasi dan Pergudangan (9,0%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.