Menilik Upaya Pemerintah Dorong Investasi Hulu Migas

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah Indonesia berencana membentuk satuan tugas (task force) untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan, memperbaiki kontrak, serta meningkatkan bagi hasil yang lebih menarik bagi investor.

Luhut menekankan bahwa regulasi yang digunakan saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Banyaknya tumpang tindih perizinan di sektor hulu migas dianggap menghambat masuknya investasi, sehingga diperlukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Ya, kami lagi bikin task force untuk itu, untuk melihat aturan-aturannya. Ya, pokoknya kita bikin aturan-aturan, insentif-insentif yang diberikan harus menarik. Kita harus kasih insentif yang bagus, kata Luhut di Jakarta, Rabu (31/8).

Luhut juga mengakui bahwa Indonesia tertinggal dari Afrika dalam hal menarik investasi di sektor hulu migas, dengan Afrika menawarkan skema bagi hasil yang lebih kompetitif. 

Menurut Luhut, Indonesia harus lebih jeli dalam melihat persaingan global dan menyesuaikan strategi untuk menarik investor kembali ke Tanah Air.

Jadi, kita sekarang ini harus tajam melihat sekeliling kita, karena pilihan orang bukan hanya Indonesia, banyak yang lain. Jadi, ya, kita harus melihat sekeliling kita, tandas Luhut.

Pri Agung Rakhmanto, ekonom energi dan pendiri ReforMiner Institute, berpendapat bahwa efektivitas satuan tugas yang akan dibentuk bergantung pada ruang lingkup, aktivitas, dan kewenangannya, serta siapa yang memimpin dan terlibat di dalamnya. 

Ia menegaskan bahwa tugas utama satuan tugas ini adalah menarik kembali para pemain global di sektor hulu migas untuk berinvestasi di Indonesia melalui pendekatan konkret dan penawaran investasi yang menarik.

Jadi, tingkatannya sudah pada tahap action konkret berupa penawaran investasi atau lobi-lobi bisnis secara langsung kepada para pengambil keputusan di IOCs itu, ungkapnya kepada Kontan, Kamis (1/8).

Namun, iklim investasi di sektor hulu migas di Indonesia saat ini masih dianggap kurang menarik bagi investor. 

Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 11 isu utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi, termasuk tumpang tindih perizinan dan kewenangan antar kementerian dan lembaga, perizinan lingkungan, regulasi ruang laut dan pertanian, serta kebijakan perpajakan yang kurang kondusif.

Menurut riset dari Fraser Institute, skor Investment Attractiveness Index Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 45,17, menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara. 

Skor ini menurun drastis dari tahun 2019, di mana Indonesia berada di posisi 27 dari 76 negara dengan skor 73,09. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menarik kembali investor global ke sektor hulu migas Indonesia perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah reformasi yang konkret dan efektif.