Ribuan Buruh Kepung Istana Negara dan Kantor Youtube Hari Ini 28 Januari 2026

Jakarta – Ribuan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada Rabu, 28 Januari 2026. Aksi ini akan dipusatkan di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB, melibatkan ribuan buruh dari DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur, termasuk buruh PT Pakerin Mojokerto yang saat ini sedang melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Hukum.

Ribuan buruh kembali turun ke Istana Negara dan kantor Youtube tanggal 28 Januari 2028 membawa isu penolakan upah Minimun DKI, Jabar, dan penolakan PHK 2.500 buruh akibat ulah pemerintah pusat, dikutip dari keterangan KSPI, Rabu (28/1/2026).

BACA JUGA:Ribuan Buruh Bakal Demo di Istana Negara Rabu 28 Januari 2026

BACA JUGA:4 Poin Deklarasi Perjuangan Buruh: Tolak Upah Murah hingga Tuntut Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

BACA JUGA:10 Ribu Buruh Gelar Deklarasi Perjuangan pada Senin 19 Januari 2026

BACA JUGA:Demo Hari Ini: Massa Buruh Geruduk DPR dan Kemnaker Tuntut Revisi UMP Jakarta 2026

BACA JUGA:Titik Demo di Jakpus Kamis 15 Januari 2026, Ada Aksi di Gedung DPR

Dalam sksi unjuk rasa ini, buruh mengusung 3 isu utama:

1. Revisi UMP dan UMSP DKI yang sangat murah.
2. Kembalikan UMSK 19 Kab/Kota se-Jabar sesuai rekomendasi bupati atau walikotanya.
3. Selamatkan 2500 buruh PT Pakerin Mojokerto dari PHK akibat ulah pemerintah pusat.

Sebelumnya, KSPI menyatakan aksi tersebut akan menjadi bentuk perlawanan terbuka kelas pekerja terhadap serangkaian kebijakan dan keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak serta mengancam kepastian kerja dan penghidupan buruh.

Selain aksi di depan Istana Negara, KSPI juga menyampaikan rencana aksi lanjutan pada hari yang sama di kantor YouTube Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyusul pemblokiran kanal YouTube resmi Partai Buruh dan akun FSPMI Official tanpa alasan yang jelas.

Secara garis besar, KSPI menyampaikan ada tiga isu besar yang menjadi pemicu aksi nasional tersebut. Pertama, kekacauan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta tahun 2026 terkait UMP dan rekomendasi UMSP.

Kedua, perubahan UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dinilai melanggar aturan. Ketiga, ancaman PHK massal di PT Pakerin Mojokerto yang dapat berdampak pada sekitar 2.500 buruh, di tengah situasi buruh tidak dibayar selama tiga bulan akibat konflik pemilik perusahaan dan pembekuan dana operasional.