Purbaya Ungkap Alasan Merger BUMN Bebas Pajak

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan membebaskan pajak atas proses konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Efisiensi menjadi satu alasan kuat dalam proses merger perusahaan pelat merah tersebut.

Purbaya mengatakan, ada biaya yang cukup besar jika merger BUMN dikenakan pajak. Padahal, tujuan utamanya adalah proses efisiensi dari pemangkasan ribuan perusahaan negata tersebut.

BACA JUGA:Pelaporan SPT Tembus 13,1 Juta per 7 Mei 2026

BACA JUGA:Nunggak Bayar Pajak, 174 Rekening Diblokir DJP Jawa Barat

BACA JUGA:Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek 7 Mei 2026

BACA JUGA:Dony Oskaria Bongkar Rencana Bebas Pajak Konsolidasi BUMN

Itu ada cost pada waktu dia ini segala macam. Kalau kita pajakin pada waktu dia jual-beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali cost-nya, untuk saya juga enggak masuk akal, ungkap Purbaya usai Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dia menegaskan, tujuan utamanya adalah efisiensi biaya yang dilakukan dalam proses streamlining tersebut. Meski pajak atas transaksi merger dibebaskan, tapi ada keuntungan yang bisa didapat setelahnya.

Tujuannya untuk efisiensi, untuk saya yang penting adalah perusahaannya nanti jadi lebih streamline. Untungnya lebih banyak, lebih efisien. Jadi pada waktu proses itu enggak ada pajak yang kita tarik, jelas dia.

Purbaya menegaskan, pembebasan pajak hanya berlaku bagi proses aksi korporasi. Namun, untuk kewajiban pokok pajaknya tetap ditanggung BUMN.

Kita kasih waktu 3 tahun sampai 2029. Setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan. Kalau dia masih melakukan mergeri akusisi, ucapnya.