Melihat Tingginya Potensi Ekonomi Industri Pengolahan Tuna

Jakarta – Industri tuna Indonesia memasuki fase baru transformasi. Dengan nilai ekspor yang melampaui 1 miliar dolar AS pada 2025, sektor ini tidak lagi hanya bertumpu pada volume produksi namun mulai bergerak menuju industri bernilai tambah yang mengedepankan keberlanjutan, inovasi, dan pendekatan berbasis pasar.

Indonesia Tuna Consortium Lead Thilma Komaling menegaskan, pendekatan berbasis nilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan terhadap stok ikan. Menurut dia, dengan tekanan terhadap stok yang semakin nyata, perlu beralih ke pendekatan berbasis nilai, di mana setiap ikan dimanfaatkan secara optimal.

BACA JUGA:SMGR Perluas Ekspor Semen, Kini Tembus Pasar Prancis

BACA JUGA:Ekspor AS Tembus Rekor Usai Negara Lain Berbondong-bondong Beli Minyak Paman Sam

Saat ini, 40-50 persen bagian tuna belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki potensi ekonomi tinggi, kata Thilma, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kinerja ekspor tuna Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 7,46 persen di sepanjang 2021-2025.

Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang menjadi pasar utama dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,59 persen; 16,38 persen; dan 15,58 persen dari total nilai ekspor tuna Indonesia yang mencapai USD 1,038 miliar pada 2025.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Ari Satria mengatakan, capaian ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

Dengan nilai ekspor yang telah melampaui 1 miliar dolar AS pada 2025, sektor tuna memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar global, katanya.

Produk bernilai tambah seperti tuna olahan dan fillet kini mulai mendominasi ekspor, menandakan pergeseran dari komoditas mentah menuju produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap produk seafood berkelanjutan, aspek tata kelola dan transparansi menjadi kunci.

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan perikanan melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, serta sertifikasi internasional.