Besok, Purbaya Umumkan Pejabat yang Dicopot Terkait Restitusi Pajak

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengumumkan 2 pejabat yang dicopot terkait dengan restitusi pajak, besok Rabu, 6 Mei 2026. Tak hanya itu, Purbaya juga sekaligus akan melantik pejabat baru yang menggantikan kedua pejabat tersebut.

Nanti besok akan kita umumkan, besok akan kita lantik langsung pejabat barunya,” ujar Purbaya singkat dalam Konferensi Pers, Selasa (5/5/2026).

BACA JUGA:Purbaya Bilang Ekonomi RI Kini Lebih Canggih, Target Pertumbuhan 6 Persen Dipasang

BACA JUGA:Purbaya Siapkan Insentif 200 Ribu Kendaraan Listrik, Tunggu Restu Prabowo

BACA JUGA:Kabar PHK Makin Kencang, Tapi Purbaya Melihat Arah Ekonomi yang Berbeda

Sebelumnya, Purbaya akan memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan pada Senin, 4 Mei 2026 karena menyampaikan data yang tidak akurat terkait restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib pajak. Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Sekarang saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini dua akan saya copot,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantornya, Senin, 4 Mei 2026.

Purbaya menjelaskan, keputusan ini diambil karena adanya perbedaan signifikan antara laporan awal dengan realisasi di lapangan. Ia mengaku sempat menerima informasi yang tidak akurat dari internal terkait besaran restitusi yang akan keluar.

Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang, sedikit. Mereka tuh staff saya. Di akhir tahun, saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan, ujar dia.

Ia pun menegaskan akan terus mendalami temuan dalam audit, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Jadi pesannya adalah, ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor joran. Jadi saya enggak main-main,” tuturnya. 

Purbaya meminta, agar proses audit dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi kecolongan. Ia mengungkapkan pemerintah harus menanggung sekitar Rp 25 triliun untuk restitusi PPN.

Ia menegaskan, ke depan pelaksanaan restitusi akan dibuat lebih terukur dan meminimalkan kesalahan data. Purbaya juga memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang masih mempermainkan data restitusi.