KEK Keuangan Bali Bisa Jadi Pusat Inovasi Produk Keuangan

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyebut, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan atau financial center di Bali berpotensi menjadi pusat inovasi produk dan layanan keuangan baru di Indonesia.

Menurut Friderica, financial center tersebut nantinya tidak hanya ditujukan untuk memperdalam pasar keuangan, tetapi juga membuka ruang pengembangan produk keuangan yang lebih luas dan terintegrasi.

BACA JUGA:Pengurus KoinP2P Ditahan Kejati Jakarta, OJK Panggil Pemegang Saham

BACA JUGA:Suku Bunga Kredit Diyakini akan Terus Turun, Kabar Baik bagi Debitur!

BACA JUGA:Investor Kripto Tembus 21,37 Juta, Nilai Transaksinya Segini

Financial center ini juga bisa menjadi pusat inovasi layanan keuangan yang terintegrasi dengan produk dan kegiatan yang lebih luas sehingga bisa memberikan ruang untuk piloting serta implementasi produk dan layanan baru di keuangan,” ujarnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan, OJK saat ini juga telah mulai memperluas layanan dan instrumen keuangan baru, salah satunya melalui pengembangan bullion dan ETF emas. Kami saat ini juga sebetulnya sudah memperluas layanan dan produk keuangan seperti bullion,” kata Friderica.

Selain bullion, OJK juga telah menerbitkan ETF emas sebagai instrumen reksadana berbasis emas yang diperdagangkan di bursa. Menurut dia, produk tersebut telah berkembang lebih dahulu di sejumlah negara dan memiliki minat tinggi di masyarakat.

ETF emas ini kalau di beberapa negara sudah lebih awal dan ini juga sangat terbukti merupakan satu instrumen yang sangat diminati oleh masyarakat,” ujarnya.

Friderica menambahkan, OJK juga memiliki rencana memperluas struktur produk keuangan yang selama ini masih terbatas pada suku bunga dan nilai tukar. Selain itu, OJK akan mendorong perluasan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan guna mendukung pengembangan pasar keuangan nasional.

Ia mengatakan, pembentukan financial center di Bali juga tengah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara.