Purbaya Sebut Belum Ada Rencana Kemenkeu Miliki Saham BEI

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan hingga saat ini belum ada rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampai sekarang belum,” kata Purbaya singkat usai ditemui di Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

BACA JUGA:Danantara Berpeluang Punya Saham BEI, Kredibilitas Pasar Modal Bakal Makin Kuat

BACA JUGA:IHSG Dibuka Fluktuatif, Sempat Hijau Lalu Kembali Melemah

BACA JUGA:Evaluasi MSCI Jadi Ujian Kepercayaan Investor ke Bursa

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam beleid terbaru itu, pemerintah membuka ruang bagi sejumlah institusi negara untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK hasil revisi yang telah disahkan pada 4 Juni 2026. Meski demikian, undang-undang menegaskan keterlibatan lembaga-lembaga negara tersebut tidak boleh mengurangi independensi BEI dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pasar modal. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 8B ayat (2).

Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa BEI berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas dan tidak saling terafiliasi. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa para pendiri BEI dapat berstatus sebagai Anggota Bursa Efek.

Adapun Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa pemegang saham BEI dapat berasal dari individu maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus Anggota Bursa Efek maupun bukan.

UU tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan bursa harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta keadilan. Sementara ketentuan teknis mengenai pemegang saham BEI akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).