Di 3 Provinsi Ini Masih Banyak Warga Belum Punya Rumah Layak Huni

Jakarta – Pemerintah mencatat tiga provinsi dengan jumlah backlog kelayakhunian terbesar di Indonesia yang tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perumahan nasional. Ketiganya yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta lapangan.

BACA JUGA:Rating-Share Pertandingan Piala Presiden 2026 Naik 16 Persen

BACA JUGA:Panpel Piala Presiden 2026 Tegaskan Aturan Rehat 48 Jam dan Rotasi Pemain Sudah Disetujui AFC

BACA JUGA:Jelang Final, Hadiah Piala Presiden 2026 Kembali Dinaikkan oleh Maruarar Sirait

Kementerian ini menegaskan bahwa data makro BPS menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan agar seluruh intervensi pemerintah, mulai dari rumah subsidi, rumah susun, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, GWMBI, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan perumahan harus dibangun di atas fondasi data yang kuat sehingga setiap program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Sesuai arahan Bapak Presiden, kebijakan perumahan yang tepat sasaran harus lahir dari data yang kuat. Kita bekerja berbasiskan data, dan terima kasih BPS atas sinergi penuhnya, ujar Maruarar Sirait, seperti dikutip Kamis (6/8/2026).

Kementerian PKP bersama BPS membahas integrasi data kemiskinan desil 1 hingga desil 4 serta data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan validasi faktual di lapangan.

Usulan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan pendekatan By Name By Address (BNBA) kemudian disandingkan dengan data BPS sebelum dilakukan verifikasi lapangan oleh tim Kementerian PKP.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Go PKP sebagai instrumen pelaporan pembangunan rumah secara transparan, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.