Afrika Selatan Usul Larangan Transaksi Stablecoin Lintas Batas bagi Perusahaan

Jakarta – Afrika Selatan mengusulkan larangan transaksi stablecoin lintas batas bagi perusahaan. Ini memicu pertentangan dengan pengusaha teknologi.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Minggu (9/8/2026), wirausahawan teknologi menilai, pembatasan itu akan merugikan perdagangan, mengalihkan volume transaksi ke saluran yang tidak teregulasi serta mengisolasi negara dari akses modal global.

BACA JUGA:Senat AS Genjot Clarity Act, Industri Kripto Segera Punya Payung Hukum

BACA JUGA:Brasil Perketat Aturan Kripto, Transaksi Lebih dari Rp 178 Juta Wajib Menunggu 24 Jam

BACA JUGA:Rusia Tutup 9 Bursa Kripto di Moscow City, Belum Ada Penjelasan Resmi

Rancangan aturan yang dirilis bersama oleh Bank Sentral Afrika Selatan dan Departemen Keuangan Nasional ini merupakan salah satu upaya paling agresif dari negara ekonomi berkembang untuk memaksa aset kripto  yang pada dasarnya tidak mengenal batas negara supaya tunduk pada aturan pengendalian devisa yang sudah berusia puluhan tahun.

Berdasarkan usulan tersebut, perusahaan-perusahaan Afrika Selatan akan dilarang melakukan transfer kripto lintas batas. Aturan ini juga memblokir pembayaran masuk dari dompet pribadi (private wallet) dan mengategorikan transfer keluar sebagai perpindahan modal ke luar negeri yang memicu batasan pengendalian devisa.

CEO VALR, bursa kripto yang berbasis di Johanessburg, Farzam Ehsani memperingatkan, pemblokiran kaku terhadap penggunaan korporasi di bursa teregulasi kemungkinan besar akan mendorong transaksi beralih ke jalur ilegal atau ke luar negeri.

Luno, bursa kripto lainnya di negara tersebut, berpendapat perubahan yang dilakukan pihak eksekutif terhadap kerangka aturan berusia 65 tahun itu melemahkan pengawasan demokratis. General Manager for Africa and Europe Luno, Marius Rietz menuturkan, kegagalan mengakomodasi transaksi stablecoin lintas batas bagi perusahaan akan membuat bisnis di Afrika Selatan tertinggal dari ekosistem internasional.