Menteri Dody Hanggodo Angkat Bicara Terkait Penggeledahan di Kementerian PU

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo angkat bicara terkait penggeledahan ruang kerja Direktur Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Penggeledahan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis, 9 April 2026.

Dody mengatakan, saat penggeladahan tersebut ia sempat melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin bagi para penyidik agar lebih leluasa dalam menjalankan tugas. Alhasil ada beberapa dokumen hasil audit yang diambil.

BACA JUGA:Istana Buka Suara soal Penggeledahan Kantor PU oleh Kejati DKI

BACA JUGA:Menteri PU Ungkap 16 Barang Disita Kejaksaan, Mayoritas Buku Catatan

BACA JUGA:Anggaran Kementerian PU Kena Pangkas Rp 12,7 Triliun, Ini Alasannya

Mereka kemudian minta izin untuk masuk ke ruangan. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden, dan saya mengatakan kepada Pak Presiden: \’Pak, saya izin memberikan keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ke ruangan siapa pun.\’ Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih,” ungkapnya di Ditjen SDA, Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

“Beliau (Prabowo Subianto) mendukung dan langsung memberikan persetujuan,” lanjutnya.

Dody mengaku tidak tahu banyak terkait kasus yang diselidiki oleh penyidik kejaksaan. Namun yang pasti, ia tahu para penyidik menyambangi ke semua tempat, termasuk Gedung Utama, Gedung Cipta Karya iya, dan Gedung Sumber Daya Air.

Selain dokumen, kata Dody, ada juga berbagai catatan, buku, tanda terima, komputer. Jumlahnya mencapai 16 item yang dibawa penyidik. 

Kini, pihaknya masih menunggu hasil audit internal. Tujuannya, tentu untuk memastikan akuntabilitas si kementeriannya. Sayangnya saat ini sistemnya tengah diperbaiki dan diperbaraui.

Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan efektivitas, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat. Karena itu yang selalu didiskusikan oleh Pak Presiden kepada kami-kami; satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu itu harus memberikan manfaat 10-20 kali kepada masyarakat yang terdampak. Jadi itu yang kami kerjakan hari ini,” jelasnya.