Menko Zulhas Ungkap Perubahan Fundamental Kebijakan Karbon Indonesia Lewat Perpres 110/2025

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap adanya perubahan fundamental dalam pendekatan perencanaan karbon dan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Perubahan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.

BACA JUGA:Prabowo Beri Tugas Baru kepada Menko Zulkifli Hasan, Genjot Nilai Ekonomi Karbon

BACA JUGA:Menko Zulkifli: Indonesia Surplus Beras 4 Juta Ton hingga Akhir 2025

BACA JUGA:Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan

Zulhas menjelaskan, sistem registri pada kebijakan baru ini kini dibedakan antara NDC dan NEK.

“Sistem registrinya dibedakan. Kalau NDC itu SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim), sedangkan NEK menggunakan SRUK (Sistem Registri Unit Karbon) yang sudah bagus di tempatnya OJK,” jelas dia, Senin (20/10/2025).

Perpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025 ini menjadi fondasi penting dalam transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan penguatan pasar karbon nasional. Aturan baru tersebut juga menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang sebelumnya dianggap terlalu rumit dan kurang efisien dalam implementasi.