Kuota PBI JK Dipastikan Tak Bertambah meski Ada Reaktivasi

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan proses penonaktifan dan reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

Ya, saya jelaskan dulu begini. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data, kata Mensos usai Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

BACA JUGA:11 Juta PBI BPJS Diaktifkan Kembali: Iuran Dibayar Pemerintah

BACA JUGA:Mensos Beberkan Alasan 13,5 Juta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan

BACA JUGA:Kemensos Selidiki Kelalaian Pendamping PKH Tak Berikan Bansos untuk Keluarga Bocah Bunuh Diri di NTT

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menjadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penyaluran subsidi sosial.

Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu di antaranya adalah bantuan untuk Penerima Bantuan Iuran atau PBI, ujar dia.

Dalam skema tersebut, alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan. Pemutakhiran dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota.

Penonaktifan dan Reaktivasi Peserta Terus Berjalan

Menjawab pertanyaan terkait kemungkinan bertambahnya jumlah peserta PBI jika peserta lama direaktivasi sementara sudah ada pengganti, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan tetap mengacu pada kuota yang sudah ditentukan. Reaktivasi dilakukan melalui mekanisme yang ketat agar tetap berada dalam batas alokasi yang tersedia.