Belanja Negara 2027 Tembus Rp 4.000 Triliun, Pertama Kali dalam Sejarah

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berpotensi menembus Rp 4.000 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah merancang belanja tersebut untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan konektivitas infrastruktur.

Suahasil menilai kenaikan skala belanja negara harus diikuti tanggung jawab untuk memastikan anggaran memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Suahasil Buka Arah Sekolah Gratis dari Evaluasi Anggaran Pendidikan Rp 824 Triliun

BACA JUGA:Suahasil Pastikan Utang Koperasi Desa Merah Putih Dibayar, Anggaran Sudah Ada

BACA JUGA:Suahasil Ungkap Strategi Jaga Bunga KPR Tetap Terjangkau

Ibu Bapak mungkin bisa melihat R-APBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp 4.000 triliun,” kata Suahasil dalam forum bisnis di Jakarta, dikutip Jumat, (25/9/2026).

Menurut Suahasil, pemerintah akan mengarahkan belanja negara agar bersinergi dengan investasi, Danantara, dan sektor keuangan. Pemerintah juga akan mempertajam belanja melalui peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran, bukan sekadar memangkas anggaran.

“APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran,” ujarnya.

Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan implementasi sistem perpajakan Coretax. Suahasil mengatakan, sistem tersebut diharapkan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Pemerintah juga mempertahankan fungsi pajak sebagai instrumen pemberian insentif untuk menjaga daya beli, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing. Suahasil menyebut pemerintah memberikan pembebasan, pengurangan, dan tarif khusus pajak bagi sejumlah kelompok dan sektor usaha.

Suahasil memperkirakan insentif pajak pada 2026 mencapai sekitar 2,2% terhadap produk domestik bruto. Dengan tax ratio sekitar 10,1%, ia menyebut rasio penerimaan secara teoritis dapat mencapai sekitar 12,3% apabila nilai insentif tersebut diperhitungkan.

Uang tersebut tidak hilang karena insentif pajak itu beredar di tengah-tengah perekonomian kita,” tutur Suahasil.