Target Ekspor Manufaktur 30% Butuh Perbaikan Daya Saing

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

wmhg.org – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target pemerintah meningkatkan porsi ekspor manufaktur dari sekitar 20% menjadi 30% merupakan sasaran yang aspiratif dan sejalan dengan upaya memperkuat kembali sektor industri nasional. Namun, pencapaian target tersebut dinilai sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah memperbaiki fundamental daya saing industri.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengungkapkan, secara kapasitas industri manufaktur Indonesia masih memiliki fondasi yang cukup kuat. Pada kuartal I-2026, sektor manufaktur tumbuh 5,04% dan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan kontribusi 19,07%.

Dari sisi ekspor, kinerja manufaktur juga masih mendominasi. Nilai ekspor produk manufaktur pada Januari-April 2026 mencapai US$ 75,57 miliar atau menyumbang 82,01% terhadap total ekspor nasional.

Ini menunjukkan bahwa manufaktur memang merupakan tulang punggung ekspor nasional, ujar Shinta kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Meski demikian, Shinta mengingatkan peningkatan komposisi ekspor dari 20% menjadi 30% tidak sekadar bergantung pada peningkatan volume produksi. Menurut dia, tantangan utama justru terletak pada penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Beberapa faktor yang perlu diperbaiki antara lain kontinuitas pasokan bahan baku, efisiensi logistik, biaya produksi, akses pasar ekspor, hingga kemampuan industri memenuhi berbagai standar teknis dan keberlanjutan yang semakin ketat di pasar internasional.

Kita perlu memastikan industri memiliki kapasitas untuk memenuhi standar teknis, keberlanjutan, sertifikasi, serta preferensi konsumen global, katanya.

Shinta juga mengingatkan agar kondisi industri manufaktur saat ini tidak dilihat secara terlalu optimistis. Pasalnya, sejumlah indikator menunjukkan pemulihan manufaktur masih berlangsung secara terbatas.

Ia mencontohkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 yang berada di level 50,0 atau tepat di ambang batas antara ekspansi dan kontraksi.

Selain itu, sejumlah komponen PMI masih menunjukkan tekanan, seperti output yang turun selama tiga bulan berturut-turut, penurunan pembelian bahan baku, berkurangnya inventori input, penurunan tenaga kerja, hingga kontraksi ekspor yang cukup dalam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspor manufaktur membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih konkret agar tidak hanya bertumpu pada optimisme, tetapi juga pada perbaikan fundamental daya saing, ujarnya.

Menurut Shinta, target ekspor manufaktur sebesar 30% dapat menjadi jangkar penting bagi agenda reindustrialisasi nasional. Namun, target tersebut hanya dapat dicapai apabila pemerintah konsisten menjalankan reformasi struktural, mempercepat implementasi perjanjian dagang, memperkuat industri hulu, menjaga stabilitas makroekonomi, serta menurunkan biaya berusaha.

Apindo mencatat, hambatan terbesar yang saat ini dihadapi pelaku industri merupakan kombinasi antara tekanan biaya, ketidakpastian global, dan berbagai persoalan struktural di dalam negeri.

Dari sisi biaya, industri masih dibebani tingginya biaya logistik, energi, pembiayaan, perizinan, hingga biaya kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, berbagai inefisiensi tersebut semakin mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang antara impor juga masih cukup tinggi. Apindo memperkirakan sekitar 70% struktur produksi nasional masih bergantung pada impor.

Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya input impor meningkat dan langsung menambah biaya produksi perusahaan. Kondisi tersebut menekan margin usaha, baik bagi industri yang berorientasi pasar domestik maupun industri ekspor.

Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam memenuhi berbagai standar pasar ekspor yang semakin ketat, mulai dari sertifikasi, aspek keberlanjutan, traceability, emisi karbon hingga berbagai ketentuan teknis lainnya.

Bagi sebagian pelaku usaha, khususnya skala menengah, biaya untuk memenuhi standar tersebut tidak kecil, kata Shinta.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah memperkuat pendampingan industri, fasilitasi sertifikasi, diplomasi teknis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar dapat memenuhi berbagai persyaratan pasar global.

Masalah logistik juga menjadi perhatian utama. Menurut Shinta, eksportir tidak hanya dituntut mampu memproduksi barang, tetapi juga harus dapat memenuhi kontrak secara tepat waktu, konsisten, dan dengan biaya yang kompetitif.

Hambatan di pelabuhan, dwelling time, biaya kontainer, konektivitas antarwilayah, hingga kepastian pasokan bahan baku dinilai berpengaruh langsung terhadap daya saing ekspor nasional.

Untuk itu, Apindo mengusulkan sejumlah langkah perbaikan. Pertama, pemerintah perlu mempercepat penurunan biaya ekonomi tinggi melalui deregulasi dan debottlenecking pada sektor logistik, energi, bahan baku, pembiayaan, dan perizinan.

Kedua, penguatan industri hulu dan substitusi impor perlu dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan industri. Ketiga, pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan ekspor, fasilitas lindung nilai (hedging), serta asuransi ekspor, terutama bagi pelaku usaha menengah.

Keempat, implementasi berbagai perjanjian dagang seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) perlu dipercepat dan disosialisasikan secara lebih konkret kepada dunia usaha.

Kelima, pemerintah juga perlu memperkuat promosi perdagangan, business matching, dan diplomasi ekonomi guna membuka akses ke pasar ekspor nontradisional.

Jika reformasi struktural dijalankan secara konsisten, target ekspor manufaktur 30% dapat menjadi pendorong penting bagi agenda reindustrialisasi Indonesia, tutup Shinta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News