Reaktivasi PBI Disiapkan, Pemerintah Bayar Layanan Kesehatan 3 Bulan Penuh

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan terkait reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan apakah mencakup seluruh peserta yang sempat dinonaktifkan atau hanya sebagian.

Ia menegaskan, selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan termasuk bagi peserta PBI akan dibayarkan oleh pemerintah sebagai langkah sementara untuk menjamin keberlanjutan pelayanan.

BACA JUGA:Heboh Penonaktifan BPJS PBI, DPR Panggil Menkes, Dirut BPJS Kesehatan hingga Menkeu

BACA JUGA:Senyum Adies Kadir Usai Jadi Hakim MK di Sidang Perdananya

BACA JUGA:SUTET di Permukiman Warga, DPR Desak PLN Lakukan Audit Menyeluruh

BACA JUGA:Puan Desak Evaluasi Pendidikan dan Penanganan Kemiskinan di Balik Tragedi Bocah SD Bunuh Diri di NTT

Ya, jadi kalau tadi DPR dan Pemerintah sepakat bahwa selama tiga bulan, seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI, itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi sudah sepakat, tadi bagian bayar-bayarnya pemerintah, kata Sufmi usai Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, fokus utama saat ini adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih kewajiban pembayaran sambil menunggu proses penataan data yang lebih akurat dan mutakhir dari instansi terkait.

Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPJS, Kementerian Kesehatan, itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru, ujarnya.

Selama masa tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan akan melakukan pemutakhiran data peserta dengan membandingkan data terbaru.

Alasan Rapat digelar

Sebelumnya, Sufmi Dasco menyampaikan rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.

Sebagai respons DPR RI atas dinamika yang terjadi dimasyaraat terkait penonaktifan BPJS Kesehatan dalam segmen PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, ujarnya.

Lantaran, banyak warga yang mengandalkan BPJS Kesehatan PBI merasa khawatir karena akses layanan kesehatan mereka terganggu setelah status kepesertaan dinonaktifkan.