Kebijakan Wajib Halal Berlaku 18 Oktober, Aturan Teknis Dikebut

Jakarta – Kebijakan sertifikasi wajib halal akan berlaku 18 Oktober 2026. Seiring hal itu, tahapan penerapan kewajiban sertifikasi halal akan diatur melalui peraturan badan (Perban). Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian(Wamenko) Dradjad Hari Wibowo pun mendorong penyiapan aturan teknis penerapan kewajiban sertifikasi halal paling lambat 11 Oktober 2026

Adapun Pemerintah terus memperkuat ekosistem halal nasional seiring dengan semakin dekatnya implementasi kewajiban sertifikasi halal.

BACA JUGA:Wajib Halal Berlaku Oktober, BPJPH: Tidak Ada Sweeping

BACA JUGA:Jelang Wajib Halal, Industri Kosmetik dan UMKM Hadapi Tantangan Sertifikasi

BACA JUGA:Bahan Baku Impor Jadi Tantangan Industri Kosmetik Jelang Wajib Halal

Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah sekaligus memperkuat daya saing industri nasional, memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen, serta membuka peluang yang lebih besar bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar global.

“Ekonomi syariah dan instrumennya ini sangat bagus ya. Kita menjadi salah satu dari 5 negara dengan skor ekonomi syariah tertinggi di dunia,” tutur Wamenko Dradjad Hari Wibowo mewakili Menko Airlangga Hartarto saat menghadiri Forum Tukar Pikiran Implementasi Wajib Halal yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis (8/10/2026), mengutip ekon.go.id.

Ia menegaskan, penguatan ekosistem halal perlu berjalan seiring dengan fundamental ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pada semester I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45% secara cumulative-to-cumulative (ctc), sementara inflasi September 2026 tercatat 3,28% (year-on-year). Realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy), dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp290,52 triliun kepada 3,61 juta debitur.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah memiliki ruang pengembangan yang besar untuk semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan.

Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, dengan total aset industri keuangan syariah mencapai Rp 3.131,02 triliun. Namun demikian, pangsa pasar dan inklusi keuangan syariah masih memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan, termasuk melalui optimalisasi instrumen sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).