BPDLH Ungkap Dampak Kebijakan Trump ke Pendanaan Iklim Indonesia

Jakarta – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkap perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah memperketat aliran pendanaan iklim global yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan program lingkungan Indonesia.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan kebijakan AS tersebut membuat pendanaan bilateral dan multilateral semakin terbatas ketika kebutuhan pembiayaan perubahan iklim Indonesia terus meningkat. Kondisi itu membuat Indonesia perlu mencari sumber pendanaan alternatif sekaligus mengembangkan skema pembiayaan yang menggabungkan dana publik dan swasta.

BACA JUGA:Trump Buka Peluang Serangan Baru ke Iran, AS Tambah Kapal Induk di Timur Tengah

BACA JUGA:Presiden Korea Selatan Ajak Korea Utara Berdialog Pasca Ledakan di DMZ

“Begitu global liquidity-nya mengering, seluruh negara berpikir dua kali. Kalau dulu masih bisa menikmati periode bulan madu dengan hibah-hibah internasional, sekarang hibah yang masuk pasti menjadi hibah yang mensyaratkan adanya katalis,” kata Joko di Bogor, Jumat (2/10/2026).

Joko mengatakan BPDLH sempat menyiapkan kerja sama pendanaan sekitar US$20 juta dari pemerintah AS untuk program konservasi orangutan di koridor Sumatera. Namun, menurut dia, perubahan pemerintahan di AS membuat rencana pendanaan tersebut tidak berlanjut.

“Sudah siap tanda tangan, sudah siap MOU, US$20 juta dari pemerintah Amerika untuk konservasi orangutan di koridor Sumatera. Begitu Joe Biden kalah, Presiden Trump diinaugurasi, yang terjadi apa? Gak jadi,” ujar Joko.

Perubahan kebijakan AS tersebut terjadi setelah pemerintahan Trump memangkas bantuan luar negeri dan AS keluar dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Reuters melaporkan keputusan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri AS, meski sebagian dukungan yang telah dijamin masih dapat dimanfaatkan Indonesia melalui pembiayaan lain.