Kemenko Pangan Godok Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Lokal untuk MBG

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan menciptakan ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah. Dorongan ini seiring Kemenko Pangan sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan mengenai rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti saat acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 dikutip dari Antara, Minggu (26/4/2026).

BACA JUGA:Profil Hanif Faisol, Doktor Kehutanan yang Diangkat Jadi Wamenko Pangan

BACA JUGA:Pemerintah Ancam Suspend Dapur MBG yang Tak Bersertifikat Higiene

Nani menuturkan, pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya enggak bisa berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” ujar Nani.

Ia mengatakan, pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Kemenko Bidang Pangan pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.