Kemenkeu Pastikan Pengelolaan Aset Sitaan Tanpa Lelang Diawasi Ketat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemanfaatan aset sitaan tanpa melalui proses lelang tetap dilakukan dengan pengawasan ketat dan berlapis. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan maupun konflik kepentingan dalam pengelolaan aset negara.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilalihan aset sitaan tidak dilakukan secara sepihak.

BACA JUGA:Pendapatan Negara Tembus Rp 574,9 Triliun di Kuartal I 2026

BACA JUGA:12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT hingga 30 April 2026

BACA JUGA:Pelaporan SPT Tahunan Sentuh 12,63 Juta hingga April 2026

“Mekanisme pemanfaatan aset sitaan tanpa lelang (pengambilalihan aset) tetap dilakukan dalam tata kelola yang ketat dan berlapis, sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan atau konflik kepentingan,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, proses tersebut harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari permohonan kementerian atau lembaga (K/L), diproses oleh penyerah piutang, hingga penetapan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan aset sitaan tetap menerapkan prinsip check and balance yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Selain itu, prosesnya juga mencakup pemberitahuan kepada penanggung utang, penilaian oleh penilai pemerintah atau publik, serta reviu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).