DSI Integrasikan Data Ekspor Lintas Kementerian

Jakarta – Integrasi data lintas kementerian menjadi tantangan utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) setelah pemerintah menerapkan pelaporan ekspor melalui DSI sejak 1 Juni 2026. Direktur Insight KADIN Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai keberhasilan masa transisi bergantung pada kemampuan pemerintah menyatukan data tanpa mengganggu aktivitas ekspor.

Fakhrul menilai dua bulan pertama penerapan DSI pada Juni-Juli 2026 merupakan masa pembelajaran untuk menemukan dan menyelesaikan kendala operasional. Ia menilai pemerintah perlu menjaga kelancaran ekspor sekaligus memastikan kontrak yang sudah berjalan tetap terlindungi.

BACA JUGA:Redam Efek Dolar, Kalbe Farma (KLBF) Genjot Ekspor Buat Natural Hedging

BACA JUGA:Iran Izinkan Eksportir Gunakan Bitcoin dan Tether di Tengah Sanksi AS

“Saya melihat dua bulan pertama ini memang harus diperlakukan sebagai masa transisi. Ukuran keberhasilannya bukan apakah tidak ada masalah sama sekali, tetapi apakah setiap masalah implementasi dapat ditemukan, diselesaikan dengan cepat, dan tidak mengganggu kegiatan ekspor,” ujar Fakhrul di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Fakhrul mengatakan tantangan utama DSI terletak pada integrasi data antara Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Pemerintah perlu menyatukan definisi dan referensi data agar pelaku usaha tidak menghadapi pelaporan ganda.

Fakhrul juga meminta pemerintah memberikan mekanisme transisi atau grandfathering bagi existing contracts agar perubahan administrasi tidak mengubah nilai keekonomian transaksi yang telah disepakati.

“Existing contracts perlu mendapatkan kepastian selama masa transisi. Dalam perdagangan internasional, reliability sangat penting. Buyer luar negeri tidak hanya membeli komoditas Indonesia, mereka juga membeli kepastian bahwa barang datang tepat waktu dan kontrak dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan,” kata Fakhrul.

Penerapan DSI sejak 1 Juni 2026 mencakup tiga komoditas awal, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy melalui sistem CEISA 4.0. Fakhrul menyarankan pemerintah menstabilkan sistem sebelum menyederhanakan proses dan memperluas cakupan komoditas.

Ia menggunakan prinsip stabilize first, simplify second, expand third sebagai tahapan pengembangan DSI. Menurutnya, penurunan biaya kepatuhan bagi dunia usaha menjadi indikator penting sebelum pemerintah memperluas fungsi sistem.