50 Ribu Buruh Gelar Aksi 30 Daerah Kawal RUU Ketenagakerjaan 10 September 2026

Jakarta – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menetapkan status Siaga 1 bagi para pekerja menjelang aksi serentak di sedikitnya 30 kota dan kabupaten pada Kamis (10/9/2026). Aksi ini digelar guna mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Ketua Umum KASBI Sunarno yang merupakan bagian dari koalisi memperkirakan sekitar 50 ribu buruh akan turun ke jalan. Massa aksi dijadwalkan menggelar audiensi dengan DPRD serta pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan tuntutan terkait substansi draf RUU tersebut.

BACA JUGA:Draf RUU Ketenagakerjaan Mengecewakan, Serikat Buruh Temui Menaker

BACA JUGA:Apa Itu Desil dan Arti Desil 1 hingga 10?

BACA JUGA:Bos Serikat Pekerja Soal Gaji Upah Minimum Masuk Desil 6-10: Ngawur

“Pada 10 September 2026 kami akan melakukan aksi pengawalan di berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 30 daerah kota/kabupaten yang akan melakukan aksi turun ke jalan,” kata Sunarno di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Sunarno menjelaskan, langkah ini diambil karena draf RUU Ketenagakerjaan yang telah diharmonisasikan masih belum mengakomodasi tuntutan utama pekerja. Padahal, KBPBI selama dua bulan terakhir aktif menyampaikan aspirasi dan rumusan alternatif kepada fraksi, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR.

“Setelah kami menyimak dan mempelajari isi rumusan RUU Ketenagakerjaan tersebut, ternyata dari isu-isu krusial masih banyak yang belum diakomodasi,” ujar Sunarno.

Para buruh menilai draf RUU masih mempertahankan pasal-pasal bermasalah, di antaranya aturan pemagangan, Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT), formula pengupahan, hingga pendelegasian materi penting kepada aturan turunan pemerintah.