Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun, Purbaya Ungkap Cicilan Rp 1 Triliun per Tahun

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah merestrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan tenor pembayaran hingga 80 tahun. Skema tersebut membuat cicilan utang diperkirakan sekitar Rp 1 triliun per tahun.

Purbaya mengatakan tenor panjang membuat beban pembayaran utang Whoosh tidak sebesar yang sebelumnya dibayangkan. Ia bahkan menyebut generasi saat ini tidak perlu terlalu memikirkan pelunasan utang tersebut.

BACA JUGA:Pemerintah Jamin Koperasi Desa Tak Gagal Bayar

BACA JUGA:Purbaya Akan Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp 100 Triliun

BACA JUGA:Prabowo Ingin Semua Warga Punya Rekening, Apa yang Sedang Disiapkan?

“Iya kita sudah mati, santai saja. Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya karena utangnya sudah direstrukturisasi,” kata Purbaya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menjelaskan pemerintah merentangkan pembayaran utang Whoosh hingga 80 tahun melalui restrukturisasi. Skema tersebut membuat cicilan tahunan berada di kisaran Rp 1 triliun, meskipun nominal pembayaran dapat berbeda setiap tahun.

80-90, tapi di-stretch 80 tahun sudah ada cicilannya. Satu atau sedikit ribuan satu dari tahun ke tahun satu triliun, ada yang tinggi,” ujarnya.

Pemerintah menata kewajiban dan aset Whoosh melalui skema pengelolaan khusus. Kementerian Keuangan akan terlibat dalam pengelolaan tersebut melalui badan khusus yang berada di bawah kementerian.

Purbaya mengatakan pemerintah sempat mempertimbangkan penggunaan dua Special Mission Vehicle (SMV) bersama Indonesia Investment Authority (INA). Namun, besaran cicilan membuat pemerintah menilai satu SMV sudah cukup untuk mengelola kewajiban Whoosh.

“Ternyata cicilannya enggak gede-gede amat, seharusnya sih satu SMV aja, satu SMV cukup,” kata dia.

Purbaya menegaskan pemerintah akan memilih struktur pengelolaan yang paling efisien dengan mempertimbangkan skema pembayaran utang yang telah direstrukturisasi. Pemerintah juga akan menyesuaikan bentuk pengelolaan dengan besaran kewajiban tahunan proyek tersebut.