Senat Republik AS Revisi RUU Kripto Jelang Voting Pekan Depan

Jakarta – Senat Republik AS merilis versi revisi undang-undang (RUU) kripto Clarity Act, undang-undang pertama yang mengatur industri kripto tingkat federal, jelang pemungutan suara pekan depan.

Dilansir dari The Block, Jumat (11/9/2026), Senator Cynthia Lummis dan sejumlah anggota Partai Republik merilis 630 halaman RUU, yang direvisi dengan aturan baru mengenai “protokol keuangan terdesentralisasi yang tidak terdesentralisasi” (non-decentralized finance protocols), Kamis (10/9/2026).

BACA JUGA:AS Sanksi Bank Besar Pekan Depan, Ada Kaitannya dengan Iran

BACA JUGA:AS Bakal Sanksi Bank Besar Terkait Iran

BACA JUGA:Trump Bagi-bagi Hadiah Rp 846 Juta ke Ajudan Gedung Putih

Kami telah memasukkan lebih dari 114 ketentuan terpisah berdasarkan permintaan rekan-rekan Demokrat saya. Hasilnya, RUU ini merupakan produk bipartisan yang kuat,” kata Lummis.

Ia menambahkan, berbeda dengan pembuatan aturan melalui regulasi, undang-undang memberikan solusi jangka panjang bagi industri ini dan melindunginya dari perubahan kebijakan terus-menerus di Gedung Putih.”

Setahun terakhir, Senat AS berusaha meloloskan Clarity Act. Akan diadakan pemungutan suara prosedural awal untuk RUU-nya pada 15 September, bertepatan dengan kembalinya Senat ke Washington, meski dengan waktu terbatas untuk melanjutkan pengesahan.

Clarity Act sendiri menghadapi banyak rintangan untuk sampai ke meja Presiden Donald Trump. Sebelumnya, RUU ini mengalami beberapa kemunduran, seperti perselisihan antara sektor perbankan dan industri kripto mengenai perlakuan terhadap imbal hasil stablecoin, kekhawatiran akan pendanaan ilegal, serta penanganan kekayaan kripto Trump yang terus bertambah, dan kini telah mencapai ratusan juta dolar. Selain itu, terdapat pula isu World Liberty Financial dan memecoin TRUMP.