Danantara Endus Praktik Under Invoicing, Ini Modusnya

Jakarta – Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas mengungkap dugaan prakrik ekspor di bawah harga pasar (Under Invoicing). Hal ini yang membuat negara mencatat potensi kerugian ribuan triliun rupiah.

Rohan menjelaskan, ekspor beberapa komoditas asal Indonesia sejatinya telah memiliki harga acuan yang jelas karena terdapat bursa dengan lingkup global. Namun, kerap ada praktik ekspor di bawah harga yang sudah ditetapkan itu.

BACA JUGA:Purbaya Curiga Ada Pengusaha yang Hambat Aturan Devisa Ekspor Sumber Daya

BACA JUGA:S&P dan Moody\’s Ingatkan Risiko Kebijakan Ekspor Sumber Daya Alam Indonesia

BACA JUGA:Aturan Ekspor Komoditas Lewat Danantara Memperkuat Cadangan Devisa

BACA JUGA:Purbaya Awasi Pegawai DSI: Kalau Tiba-Tiba Kaya, Kita Pecat!

Meski kesepakatan antara dua perusahaan dalam praktik jual-beli merupakan praktik bisnis yang legal, Rohan menduga ada praktik yang sengaja dilakukan oleh entitas bisnis yang terafiliasi. Misalnya dengan menggunakan perusahaan cangkang (shell company).

Kalau legal-nya mereka kan sepakat antara pembeli dan penjual, pembelinya kan di luar negeri, sepakat harga segitu terus secara hukum enggak bisa disalahin kalau jual murah, ucap Rohan dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, ditulis Jumat (21/5/2026).

Nah, tapi yang ditengarai, yang di luar negeri itu buyer-nya adalah shell company mereka-mereka juga, imbuhnya.

Praktik ini dinilai merugikan negara, salah satunya dari potensi pendapatan yang masuk ke kas negara. Terlebih lagi, kata Rohan, komoditas yang diekspor melalui perusahaan cangkang tadi kembali dijual ke pembeli lain dengan harga pasar yang lebih tinggi.

Dana hasil penjualan itu tidak terparkir di Tanah Air. Padahal negara mengharapkan ada tambagan devisa hasil ekspor (DHE) yang bisa disimpan di dalam negeri.

Dia jual lagi di pasar bebas di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di ini, dapet uang penjualan kan? Parkir uangnya di luar negeri, enggak pernah masuk (RI), padahal itu devisa yang diharapkan oleh negara ini berpuluh-puluh tahun, jelas dia.