Komisi XI DPR: Kondisi Rupiah Sekarang Tak Bisa Disamakan dengan Krisis Moneter 1998

Jakarta – Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin pagi melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS. Ada banyak faktor yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan. 

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Haris Turino, menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS saat ini belum bisa disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998. Meski demikian, ia menegaskan stabilitas nilai tukar tetap harus menjadi perhatian utama Bank Indonesia.

BACA JUGA:Mengukur Efek Kebijakan DHE SDA ke Ekonomi dan Rupiah

BACA JUGA:Pelemahan Rupiah Proses Restrukturisasi Ekonomi

BACA JUGA:Denyut Kehidupan Jakarta di Tengah Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Haris mengatakan rupiah merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Kita tahu bahwa rupiah is an unbiased predictor terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Tapi juga kita harus sadari bahwa kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi 98. Di 98, proporsi utang luar negeri kita besar sekali,” ujar Haris dalam rapat bersama Bank Indonesia di Komisi XI DPR RI, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, depresiasi rupiah pada masa krisis 1998 jauh lebih dalam, dari sekitar Rp2.500 per dolar AS hingga menembus Rp16.500 per dolar AS. Sementara saat ini, menurut dia, pelemahan rupiah terjadi dalam rentang yang lebih terbatas, yakni dari kisaran Rp16.500 per dolar AS menjadi sekitar Rp17.600 per dolar AS.

Selain itu, struktur utang Indonesia saat ini juga dinilai lebih sehat karena didominasi utang domestik.

Meski begitu, Haris mengingatkan pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai karena berdampak terhadap harga barang impor, biaya industri, hingga tekanan pada sektor pangan dan energi.

Ia juga menegaskan bahwa menjaga stabilitas rupiah merupakan tanggung jawab Bank Indonesia, meskipun bank sentral tidak menerapkan kebijakan exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar secara langsung.

“Bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah,” katanya.