Parlemen Polandia Gagal Batalkan Veto Presiden untuk Rancangan UU Kripto

Jakarta – Parlemen Polandia kembali gagal membatalkan veto Presiden Karol Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto. Hal ini memperpanjang kebuntuan selama berbulan-bulan mengenai bagaimana negara tersebut seharusnya mengatur aset digital.

Dikutip dari coinmarketcap, Minggu (19/4/2026), dalam pemungutan suara pada hari Jumat, para anggota parlemen tidak mencapai 263 suara yang dibutuhkan untuk membatalkan veto presiden, dengan 243 anggota parlemen menentang dan 191 mendukung, menurut TVP World.

BACA JUGA:Menteri Keuangan Prancis Ingin Lebih Banyak Stablecoin Dipatok ke Euro

BACA JUGA:Perampokan Kripto Besar-besaran Guncang Kelp DAO dan Sektor DeFi, Segini Nilainya

Rancangan undang-undang yang didorong oleh Perdana Menteri Donald Tusk ini dirancang untuk menyelaraskan Polandia dengan Regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa, kerangka kerja menyeluruh blok tersebut untuk penerbitan dan penyimpanan aset kripto.

Jika disahkan, undang-undang ini akan menandai langkah signifikan bagi pengawasan kripto di Polandia, karena Polandia tetap menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang belum menerapkan MiCA.

Presiden Nawrocki membela vetonya, dengan alasan bahwa peraturan yang diusulkan berisiko melampaui batas wewenang, kurang transparan, dan akan membebani usaha kecil secara berlebihan, demikian laporan TVP World.

Sebaliknya, para pejabat pemerintah telah memperingatkan bahwa penundaan aturan membuat investor terpapar risiko, dengan Menteri Keuangan Andrzej Domański dilaporkan menggambarkan ketiadaan aturan yang jelas sebagai mengubah pasar menjadi El Dorado bagi para penipu.