Kejar Ekspor Manufaktur 30%, CORE Soroti Tantangan Struktural Industri Nasional

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

wmhg.org – JAKARTA. Target pemerintah meningkatkan porsi ekspor manufaktur dari 20% menjadi 30% dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat kembali basis industri nasional.

Namun, target tersebut membutuhkan upaya besar mengingat Indonesia masih menghadapi persoalan deindustrialisasi dini dan berbagai hambatan struktural yang membebani sektor manufaktur.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, selama dua dekade terakhir kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami penurunan.

Indonesia mengalami deindustrialisasi dini yang ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dari sekitar 29% pada awal 2000-an menjadi hanya sekitar 18%-19% dalam beberapa tahun terakhir, ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, struktur ekspor Indonesia hingga saat ini juga masih didominasi komoditas dan produk berbasis sumber daya alam. Karena itu, upaya memperbesar peran manufaktur dalam ekspor merupakan koreksi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa peningkatan porsi ekspor manufaktur dari 20% menjadi 30% bukanlah perubahan yang kecil. Secara relatif, target tersebut setara dengan kenaikan sekitar 50% dari kondisi saat ini.

Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan jangka waktu yang disiapkan. Yang lebih penting, target tersebut sebaiknya tidak hanya diukur dari volume ekspor, tetapi juga dari peningkatan nilai tambah dan kompleksitas produk yang dihasilkan, katanya.

Pernyataan tersebut menanggapi target yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk meningkatkan komposisi penjualan produk manufaktur dari sekitar 20% untuk pasar ekspor dan 80% untuk pasar domestik menjadi 30% ekspor dan 70% domestik.

Yusuf menilai tantangan terbesar justru terletak pada keseimbangan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin memperkuat industri dalam negeri melalui pengendalian impor. Namun di sisi lain, sebagian besar industri manufaktur berorientasi ekspor masih bergantung pada impor bahan baku, komponen, dan barang modal.

Menurutnya, pengendalian impor yang dilakukan secara terlalu ketat berpotensi meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya justru mengurangi daya saing ekspor manufaktur nasional.

Selain itu, industri nasional masih menghadapi sejumlah persoalan struktural seperti tingginya biaya logistik, harga energi yang belum sepenuhnya kompetitif, produktivitas tenaga kerja yang masih tertinggal dibandingkan beberapa negara pesaing di kawasan, hingga ketidakpastian regulasi yang memengaruhi keputusan investasi.

Dari sisi eksternal, perlambatan permintaan global, meningkatnya proteksionisme perdagangan, serta perubahan rantai pasok dunia juga menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.

Sementara itu, terkait dorongan pemerintah memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS), Yusuf menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar dan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, kontribusinya terhadap peningkatan daya saing industri dinilai terbatas.

Perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar dan ketergantungan pada dolar. Namun kebijakan ini lebih berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko daripada penggerak utama daya saing industri, jelasnya.

Karena itu, Yusuf menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar seluruh instrumen yang disiapkan pemerintah saling mendukung dalam mendorong ekspor manufaktur.

Ia menilai prioritas utama pemerintah harus difokuskan pada penurunan biaya produksi melalui perbaikan sistem logistik dan peningkatan efisiensi energi. Selain itu, insentif industri perlu dirancang secara selektif, berbatas waktu, dan berbasis kinerja agar benar-benar mendorong peningkatan ekspor, produktivitas, serta adopsi teknologi.

Menurut Yusuf, pengendalian impor juga perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri berorientasi ekspor melalui berbagai fasilitas seperti kawasan berikat dan skema pengembalian bea masuk.

Di saat yang sama, investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, riset, dan penguasaan teknologi perlu diperkuat agar industri nasional dapat bertransformasi dari sekadar perakit menjadi produsen dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Seluruh upaya tersebut juga harus didukung oleh kepastian kebijakan dan perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional, tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News