CORE: Pemangkasan Anggaran MBG Cerminkan Koreksi Perencanaan, Bukan Murni Efisiensi

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

wmhg.org – JAKARTA. Rencana penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari kalangan ekonom. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pengurangan kebutuhan anggaran program tersebut lebih mencerminkan koreksi atas kelemahan perencanaan awal dibandingkan keberhasilan efisiensi semata.

Menurut Yusuf, temuan ruang penghematan yang cukup besar setelah program berjalan justru memunculkan pertanyaan mengenai akurasi penyusunan anggaran pada tahap awal. 

Pasalnya, kebutuhan anggaran MBG yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp268 triliun masih dapat ditekan secara signifikan setelah dilakukan evaluasi.

Jika anggaran yang semula diproyeksikan mencapai Rp268 triliun ternyata masih bisa dikurangi cukup besar setelah evaluasi berjalan, sulit menghindari kesimpulan bahwa estimasi awal belum disusun dengan tingkat presisi yang memadai, ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Ia menilai, sebagai program prioritas nasional, kebutuhan anggaran seharusnya sejak awal dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang telah terverifikasi, kapasitas layanan yang realistis, serta biaya satuan yang terukur.

Yusuf menyoroti perubahan jumlah titik layanan MBG yang meningkat dari 21.000 menjadi 27.877 titik. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa aspek operasional program masih mengalami penyesuaian mendasar setelah implementasi dimulai.

Ketika pemerintah menyebut pengurangan ini sebagai penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, itu mengindikasikan bahwa asumsi awal belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya, katanya.

Meski begitu, Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan program. Namun, ia menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan mengapa potensi penghematan dalam jumlah besar baru ditemukan setelah anggaran telanjur dialokasikan.

Yusuf memperkirakan, manfaat penghematan dapat mencapai Rp 27 triliun hingga Rp 40 triliun apabila asumsi kebocoran belanja sosial berada pada kisaran 10% hingga 15%. 

Nilai tersebut dinilai cukup signifikan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas dan kebutuhan pembiayaan negara yang terus meningkat.

Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa penghematan tersebut hanya akan berdampak positif apabila berasal dari pengurangan pemborosan dan belanja non-prioritas, bukan dari pemangkasan layanan utama program.

Menurut Yusuf, risiko yang perlu diwaspadai adalah ketika tekanan untuk menunjukkan efisiensi justru mendorong pemotongan yang paling mudah dilakukan secara administratif, seperti mengurangi cakupan layanan, menurunkan kualitas makanan, atau memperlambat ekspansi program kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Jika itu yang terjadi, maka efisiensi hanya menjadi istilah lain untuk pengurangan manfaat, tegasnya.

Ia menambahkan, kualitas layanan MBG tetap dapat dipertahankan meski dengan anggaran lebih rendah apabila pemerintah mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat, memprioritaskan daerah dengan tingkat stunting tinggi, mengevaluasi dapur yang tidak memenuhi standar, serta memisahkan secara tegas anggaran pangan dari belanja aset.

Namun hingga kini, menurut Yusuf, informasi yang tersedia bagi publik masih terbatas untuk menilai apakah pengurangan anggaran benar-benar berasal dari perbaikan tata kelola atau hanya koreksi atas target yang sejak awal terlalu optimistis.

Ia menilai, keberhasilan program tidak seharusnya diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat. Evaluasi perlu difokuskan pada hasil nyata di lapangan, seperti terjaganya jumlah penerima manfaat, kualitas gizi yang diberikan, serta perbaikan indikator stunting dan kesehatan anak.

Tanpa ukuran hasil yang jelas dan transparan, pengurangan anggaran berisiko lebih menjadi keberhasilan administratif daripada keberhasilan kebijakan publik yang sesungguhnya, pungkas Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News