IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Baca 10 detik

Sekjen PDIP Hasto prihatin IPK Indonesia 2025 turun tiga poin ke skor 34, menempati peringkat 109 dari 182 negara.
Hasto menegaskan pencegahan korupsi efektif memerlukan keteladanan aparat penegak hukum dan tertib hukum yang berlaku.
PDIP merespons dengan evaluasi internal dan menyusun kurikulum pencegahan korupsi melibatkan mantan pejabat KPK.

wmhg.org – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan keprihatinan mendalam atas merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025.

Berdasarkan rilis Transparency International Indonesia (TII), skor IPK Indonesia turun tiga poin dari 37 menjadi 34, yang menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara.

Hasto menilai penurunan ini merupakan sinyal bahwa sistem pencegahan korupsi di Indonesia tidak berjalan dengan efektif.

Ia menekankan bahwa kunci utama pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari keteladanan aparat penegak hukum dan ketertiban hukum itu sendiri.

“Ya, kritik itu penting bagi kekuasaan, termasuk bagi partai politik. Kami sangat prihatin terhadap menurunnya indeks transparansi, kemudian juga pencegahan korupsi kita tidak berjalan dengan baik. Konstruksi pencegahan korupsi itu kan seharusnya dimulai dari tertib hukum, tetapi juga keteladanan dari aparat penegak hukum. Hal yang paling sangat dilarang untuk dilakukan pelanggaran adalah aparat penegak hukum itu sendiri karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, Hasto menyoroti fenomena keterlibatan oknum penegak hukum dalam ranah politik praktis.

Ia memperingatkan bahwa penggunaan institusi hukum sebagai instrumen kekuasaan akan merusak pilar demokrasi dan menciptakan ketidakadilan.

“Kita kan tahu fenomena di dalam proses-proses politik, penegak hukum seringkali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena pilar kemajuan suatu negara itu adalah pada bagaimana mekanisme demokrasi berjalan yang efektif, rakyat berkuasa, ada transparansi, tapi yang sangat penting itu adalah hukum betul-betul yang berkeadilan,” tegasnya.

Hasto juga menjelaskan dampak domino dari hukum yang tidak berkeadilan terhadap perekonomian bangsa.

Menurutnya, lemahnya penegakan hukum mengakibatkan membengkaknya biaya di berbagai sektor, mulai dari politik hingga kebutuhan pokok rakyat.

“Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan resiko akibatnya semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, kemudian distribusi logistik itu menjadi mahal, distribusi pangan menjadi mahal,” lanjut Hasto.

Sebagai langkah konkret merespons penurunan indeks tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP tengah melakukan evaluasi internal dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di dalam partai.

Salah satunya adalah dengan menyusun kurikulum khusus yang melibatkan pakar dari mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini yang kita tidak inginkan. Maka, apa yang disampaikan di dalam penurunan indeks pencegahan korupsi kita, transparansi kita, ini menjadi evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. Maka kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan termasuk mantan pejabat di KPK yang kami jadikan sebagai narasumber. Di mana partai juga harus terdepan di dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut,” pungkasnya.