Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman

Baca 10 detik

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bereaksi atas penembakan pesawat PK-SNR di Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026).
Insiden yang menewaskan pilot dan kopilot ini menyoroti lemahnya pengamanan objek vital bandara negara di Papua.
Lasarus meminta Kemenhub evaluasi total keamanan bandara rawan; pilih tingkatkan keamanan atau tutup operasional.

wmhg.org – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan reaksi keras menanggapi insiden penembakan terhadap pesawat PK-SNR milik PT Smart Air Aviation oleh orang tidak dikenal (OTK) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026).

Peristiwa tersebut bahkan menewaskan pilot dan kopilotnya.

Ia menilai, insiden ini menunjukkan adanya kelemahan nyata dalam pengamanan objek vital di wilayah Papua.

Lasarus menegaskan, bahwa bandara merupakan objek vital negara yang seharusnya mendapatkan pengawalan ketat sesuai standar yang berlaku.

Ia menyebut, peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem keamanan transportasi udara, khususnya di daerah rawan.

“Kawasan bandara itu bagian objek vital. Seharusnya dilakukan pengawalan secara cukup sesuai standar pengawalan objek vital,” ujar Lasarus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Saya rasa ini peringatan bagi pemerintah untuk kiranya seluruh bandara yang ada, termasuk di Papua, dilakukan pengamanan yang cukup sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah masing-masing, katanya menambahkan.

Politisi PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa Papua memiliki karakteristik wilayah yang khusus, sehingga dibutuhkan prosedur pengamanan yang juga bersifat khusus.

Menurutnya, negara wajib menjamin keselamatan setiap penumpang dan personel penerbangan yang menggunakan fasilitas bandara.

“Karena Papua ini bersifat khusus, seharusnya dilakukan pengamanan khusus di bandara itu. Harus dipastikan penumpang atau siapa pun yang datang ke bandara itu aman karena dilakukan pengamanan yang cukup. Ini tugas pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan evaluasi total terhadap kelayakan operasional bandara-bandara di titik rawan Papua.

Ia memberikan pilihan tegas: tingkatkan keamanan atau hentikan operasional demi keselamatan nyawa.

“Ya ini dievaluasi dong. Kalau memang layak, operasi terus. Tapi kalau memang tidak aman, jangan dioperasikan lagi, tutup saja bandaranya. Karena ini membahayakan orang yang keluar masuk ke bandara itu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa jika negara tidak mampu memberikan jaminan keamanan di sebuah bandara, maka bandara tersebut tidak memiliki alasan untuk tetap beroperasi.

“Negara tidak bisa memberikan jaminan keamanan, berarti kan kita tidak bisa mengoperasikan, tutup bandaranya. Pilihannya itu: tetap operasi tapi dilakukan pengamanan yang cukup, atau tutup,” pungkasnya.