Purbaya Ancam Pangkas TKD Daerah yang Hambat Investasi

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan keras kepada kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda) agar tidak menghambat arus investasi. 

Ia menegaskan, pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi, mulai dari pemotongan anggaran kementerian hingga transfer ke daerah (TKD), bagi pihak yang dinilai menghambat masuknya investasi. 

BACA JUGA:BKPM Respons Surat Pengusaha China ke Prabowo

BACA JUGA:Pengusaha China Surati Prabowo, Keluhkan Regulasi

BACA JUGA:Pengumuman Rebalancing MSCI Kurangi Ketidakpastian

Ada kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat. Ya saya bisa kasih anggaran, atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot, ujar Purbaya usai menghadiri Seminar International Debottlenecking, Selasa (12/5/2026).

Purbaya menegaskan, peringatan serupa juga berlaku bagi pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan agenda investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat, kata dia, memiliki kewenangan untuk mengendalikan TKD sebagai instrumen disiplin fiskal terhadap daerah.

Daerah juga harus mengikuti kebijakan yang pro investasi, pro pertumbuhan di daerahnya sendiri. Kalau enggak ya kita warning lewat, bisa Mensesneg, bisa Mendagri, dan lain-lain. Tapi kalau masih ngotot juga bisa kita potong juga TKD-nya, ujarnya.

Dalam acara seminar tersebut, memperkenalkan program debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas ini dibentuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha, termasuk investor asing. 

Purbaya mengakui masih ada keraguan dari investor asing terkait efektivitas satgas tersebut. Namun, ia memastikan tim lintas kementerian itu memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi.