Daftar 7 BUMN Raksasa yang Asetnya akan Dikelola Danantara

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebagai informasi, Danantara dibentuk setelah adanya revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

Prabowo mengatakan, Danantara bakal mengelola dana hingga ribuan triliun rupiah dari sejumlah BUMN besar Indonesia.

Kami bersiap untuk meluncurkan Danantara Indonesia, (lembaga) dana investasi negara kami yang baru, yang menurut evaluasi awal kami memiliki (aset pengelolaan) melampaui 900 miliar dollar AS, kata dia, dalam acara World Government Summits yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (13/2/2025).

Lantas, aset BUMN saja bakal dikelola oleh Danantara?

Daftar BUMN yang gabung di Danantara

Setidaknya, aset dari tujuh BUMN besar Tanah Air bakal dikelola oleh Danantara.

Selain BUMN, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) bentukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga akan bergabung dengan Danantara

Dengan begitu, Danantara akan mengelola aset BUMN hingga 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/2/2025), berikut daftar tujuh BUMN yang dikelola oleh Danantara: 

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
3. PT PLN (Persero)
4. PT Pertamina (Persero)
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
6. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7. Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Pada tahap awal, investasi yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran APBN.

Nantinya, model pengelolaan Danantara akan mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura dengan cakupan yang lebih luas.

Mengacu RUU BUMN, jabatan Ketua Dewan Pengawas Danantara dipegang oleh Menteri BUMN Erick Thohir setelah lembaga tersebut resmi dibentuk.

Sementara, anggota Dewan Pengawas nantinya akan berasal dari kalangan pejabat negara atau bisa juga dari pihak lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Dewan Pengawas ini akan mengemban jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.