Top 3: Pemerintah Kini Bisa Sita Aset Kripto

Jakarta – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 memperluas cakupan aset yang dapat digunakan dalam penyelesaian piutang negara, termasuk aset digital atau kripto.

Dalam aturan tersebut, aset kripto secara eksplisit dimasukkan sebagai bagian dari aset keuangan yang dapat dinilai dan dialihkan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara.

BACA JUGA:Coinbase PHK 700 Karyawan, Fokus AI jadi Pemicu

BACA JUGA:Harga Kripto Hari Ini 6 Mei 2026: Mayoritas di Zona Hijau

BACA JUGA:Ripple Berbagi Informasi Terkait Ancaman Peretasan Kripto oleh Korea Utara

BACA JUGA:Saham Kripto Melonjak di Tengah Momen Clarity Act

Ketentuan ini tercantum dalam perubahan Pasal 233, yang menyebutkan bahwa objek penilaian tidak hanya mencakup barang jaminan konvensional, tetapi juga aset bergerak berupa aset keuangan, termasuk uang tunai, simpanan di lembaga jasa keuangan, surat berharga, hingga aset digital atau kripto.

“Pengalihan hak secara paksa atas aset bergerak termasuk aset keuangan berupa: uang tunai; aset digital/kripto; kekayaan yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; obligasi, saham, atau surat berharga lainnya; piutang/tagihan; dan/atau penyertaan modal pada perusahaan lainnya,” isi aturan tersebut, dikutip Selasa, 5 Mei 2026.

Dengan masuknya kripto dalam kategori tersebut, pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan berbagai tindakan terhadap aset digital milik penanggung utang, termasuk pengalihan hak secara paksa sebagai bagian dari penagihan piutang negara.

Artikel  Pemerintah Kini Bisa Sita Aset Kripto menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis www.wmhg.org pada Selasa, 5 Mei 2026. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis www.wmhg.org? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis www.wmhg.org yang dirangkum pada Rabu, (6/5/2026).