Tolak Tarif Pungutan Ekspor CPO Naik Jadi 12,5%, Petani Sawit Minta Ini ke Purbaya

Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5% dari sebelumnya 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.

Kebijakan kenaikan pungutan ekspor tersebut ditetapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

BACA JUGA:Indonesia dan Singapura Percepat Ekspor Listrik Bersih

BACA JUGA:Goncangan Geopolitik, Batu Bara Tahan Banting

BACA JUGA:Ajang China ASEAN Expo, Kemendag: Tiongkok Partner Dagang Kita

BACA JUGA:Bea Keluar Batu Bara Bisa Redam Tekanan APBN Akibat Lonjakan Harga Minyak

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Ia merujuk pada kajian lembaga riset Prananta Center Universitas Indonesia yang menyebut setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1 persen dapat menurunkan harga TBS petani sekitar Rp333 per kilogram.

“Jika pungutan ekspor CPO dinaikkan sebesar 2,5% menjadi 12,5%, maka dampaknya terhadap harga TBS petani bisa sangat signifikan. Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” kata Sabarudin dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, penurunan harga tersebut akan berdampak besar terhadap pendapatan petani sawit rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang sedang lesu serta meningkatnya biaya produksi di sektor perkebunan.

SPKS menilai kenaikan pungutan ekspor tersebut justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi, termasuk kenaikan harga pupuk dan kebutuhan operasional kebun lainnya.

Berdasarkan perhitungan SPKS, jika penurunan harga TBS tersebut terjadi secara nasional, maka potensi kerugian yang dialami petani sawit di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan atau sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Lebih lanjut, SPKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Menurut Sabarudin, penerapan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban petani karena pembiayaan program biodiesel sebagian besar bersumber dari pungutan ekspor sawit.

“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mandatori biodiesel. Program ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani sawit, tetapi justru lebih banyak menguntungkan korporasi yang terlibat dalam industri biodiesel,” ujarnya.

Sabarudin juga menyoroti adanya ketimpangan dalam rantai perdagangan sawit di tingkat petani. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak pabrik kelapa sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar maupun industri biodiesel yang tetap membeli TBS petani melalui perantara atau tengkulak.

Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali jauh lebih rendah sekitar 30%-40% dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ironisnya, banyak pabrik sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar masih membeli TBS melalui perantara. Hal ini menyebabkan petani menjual sawit dengan harga yang lebih rendah,” kata Sabarudin.

Sabarudin menambahkan kondisi tersebut semakin disesalkan oleh petani sawit karena hingga saat ini mereka merasa belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan program biodiesel.