Ribut soal Tarik Pajak Selat Malaka, Purbaya Beri Penjelasan

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pernyataannya terkait wacana pengenaan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka tidak disampaikan secara serius. Ia menyebut, pernyataan tersebut hanya muncul dalam konteks diskusi dan bukan merupakan rencana kebijakan pemerintah.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan saat dirinya menjadi pembicara kunci dalam acara simposium PT SMI 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026), yang kemudian memicu polemik di publik.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Tahan PPN Tol hingga Ekonomi Membaik

BACA JUGA:BPK Ungkap Celah Pengawasan Pajak, Potensi Penerimaan Negara Terancam

Jadi konteksnya bukan serius. Kita belum pernah merencanakan untuk munguti pajak di situ, kata Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memungut pajak dari kapal-kapal yang melintasi jalur internasional tersebut. Selain itu, ia juga memahami ketentuan yang berlaku terkait perpajakan di wilayah perairan internasional.

Menurutnya, pengenaan tarif terhadap kapal yang melintas tidak dimungkinkan kecuali dalam bentuk layanan tertentu, seperti jasa kepada kapal atau awak kapal yang membutuhkan pergantian.

Jadi nggak bisa mengenakan tarif untuk kapal kecuali bentuknya servis atau servis anak buah kapal yang mau ganti, paparnya.