Pemerintah Pastikan Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Ini Buktinya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah melaporkan kondisi ekonomi nasional pada kuartal I 2026 yang dinilai tetap terjaga di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja positif. Inflasi, misalnya, berhasil ditekan ke level 2,42% pada Maret, turun dari 3,48% pada periode sebelumnya.

BACA JUGA:Purbaya Siapkan Insentif 200 Ribu Kendaraan Listrik, Tunggu Restu Prabowo

BACA JUGA:Prabowo Hadiri KTT ASEAN di Filipina, 2 Isu Ini Bakal jadi Sorotan

“Secara indikator makro, inflasi bisa dijaga di 2,42% pada Maret,” ujar Airlangga dalam keterangan, dikutip Rabu (6/5/2026).

Di sektor keuangan, pertumbuhan kredit tercatat 9,49%, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,55%. Angka ini, menurut Airlangga, mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang masih kuat.

Namun demikian, rapat juga menyoroti tekanan di pasar keuangan, khususnya terkait aliran modal keluar (capital outflow). Pemerintah bersama otoritas terkait disebut telah mengkaji penyebabnya sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.

Untuk menjaga stabilitas ke depan, pemerintah sepakat memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah.

Di sisi regulasi, pemerintah memastikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) telah rampung. Aturan baru itu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Dalam ketentuan tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan DHE SDA di perbankan nasional (Himbara) dan mengonversi maksimal 50% ke rupiah. Sementara untuk sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, skema yang berlaku tetap sama, yakni penempatan selama tiga bulan.