MSCI Pertahankan Status Emerging Market Indonesia, OJK Percepat Reformasi Pasar Modal

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif keputusan MSCI yang mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada Rabu (24/6/2026). OJK menilai keputusan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan di pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, konfirmasi dari MSCI tersebut sesuai dengan harapan dan menjadi momentum untuk mempercepat agenda reformasi pasar modal yang telah dijalankan sejak awal tahun.

BACA JUGA:MSCI Pertahankan Status Indonesia, OJK: Bukti Kepercayaan Investor

BACA JUGA:MSCI Akui Reformasi Pasar Modal, Indonesia Bertahan di Kategori Emerging Markets

BACA JUGA:OJK Optimistis Banyak Emiten Indonesia Masuk Indeks Global

BACA JUGA:OJK Rilis Aturan Financial Influencer, Beri Rekomendasi Produk Wajib Punya Ini

Konfirmasi dari MSCI ini merupakan hasil yang sesuai harapan kita bersama, dan tentu kami menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut. Bagi kami, pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini,” ujar Hasan dalam keterangan resmi.

Menurut OJK, MSCI juga memberikan catatan positif terhadap berbagai inisiatif reformasi yang tengah dijalankan. Lembaga penyedia indeks global tersebut disebut telah mengakui berbagai kemajuan program reformasi pasar modal Indonesia serta memanfaatkan data yang semakin transparan sebagai bagian dari proses asesmennya.

Selain itu, OJK menyoroti hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pada 18 Juni 2026. Dalam asesmen tersebut, Indonesia disebut menjadi salah satu pasar dengan penilaian terbaik di antara negara-negara emerging market kawasan Asia-Pasifik setelah Tiongkok dan Malaysia.

Sejak Februari 2026, OJK telah menggulirkan sejumlah agenda reformasi yang mencakup peningkatan transparansi, integritas perdagangan, likuiditas, dan tata kelola pasar. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan klasifikasi investor yang lebih rinci, pengembangan kerangka pelaporan pemilik manfaat (ultimate beneficial owner/UBO), hingga penguatan pengawasan transaksi perdagangan.