Lapor ke Prabowo, Ini 7 Strategi BI Bangkitkan Rupiah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Bank Indonesia guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, langkah-langkah ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan moneter yang dikombinasikan dengan koordinasi erat bersama otoritas fiskal.

BACA JUGA:Kadin Ungkap Ancaman yang Mengintai di Balik Pertumbuhan Ekonomi 5,61%

BACA JUGA:Kurs Rupiah Ditutup Menguat di Tengah Tekanan Dolar AS

“Pak Presiden dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. Tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia. Untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan,” katanya di  Istana Negara, disiarkan daring melalui Youtube @SekretariatPresiden, Selasa (5/5/2026).

Langkah pertama yang ditekankan adalah intervensi pasar secara agresif dan terukur. BI akan terus masuk ke pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Intervensi dilakukan melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga intervensi di pasar offshore seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Menurut Perry, cadangan devisa Indonesia dinilai cukup untuk menopang langkah stabilisasi ini.

Kedua, BI fokus menjaga aliran modal asing tetap masuk. Di tengah tekanan outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham, instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) didorong untuk menarik kembali dana asing. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan disebut berhasil menjaga arus portofolio tetap positif secara tahunan.

Langkah ketiga adalah pembelian SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, BI telah menyerap SBN senilai Rp123,1 triliun. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar obligasi sekaligus memperkuat nilai tukar. Pemerintah juga membuka opsi buyback sebagai bagian dari strategi bersama fiskal dan moneter.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan sebagainya. Koordinasi sangat keren antara fiskal dan moneter,” ungkapnya.