Kuota Produksi Dipangkas, Kadin Sebut Ekspor Nikel Indonesia Hilang 5 Juta Ton

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) telah memangkas kuota produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) menjadi 260-270 juta ton pada 2026. Pemangkasan itu disinyalir berdampak pada penurunan ekspor nikel.

Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro. Dalam diskusi pada Strategic Response Meeting (SRM) Kadin, terhitung ada potensi hilangnya 3,5 juta hingga 5 juta ton ekspor nikel.

BACA JUGA:Penegakan Hukum di Tambang Batu Bara Tambah Kantong Negara Rp 20,9 Miliar

BACA JUGA:PNBP Kementerian ESDM Tembus Rp 138,4 Triliun, Lampaui Target

Dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan itu 3,5 (juta ton) sampai dengan 5 juta ekspor niker yang akan hilang, dari 0,3 sampai 0,5 persen penurunannya. Ini ternyata terjadi, kata Widiyanto dalam Hipmi Miners 2026, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Dia menjelaskan, diskusi berkelanjutan, pertemuan hingga konsolidasi yang terarah dan terstruktur bisa berdampak kepada kepentingan dunia usaha ke depannya.

Widiyanto juga berharap kepastian RKAB hingga proyek hilirisasi bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kita menyuarakan pentingnya tata kelola dan kuota RKAB ini secara jangka panjang bisa terprediksi. Sehingga kelayakan bisnis tetap terjaga. Karena kita menangkap banyak sekali kekhawatiran tentang itu, tuturnya.

Kemudian kita juga mendorong hilirisasi untuk tidak berhenti. Hanya di proses hulu, tetapi penambahan nilai di sepanjang rantai pasok itu juga perlu didorong, imbuh Widiyanto.

Kuota Produksi Nikel 2026

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memangkas produksi nikel nasional pada 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang mencapai 379 juta ton.